KUTAI KERTANEGARA, BTV.CO.ID -  Senin 15 Februari 2021, kepala adat besar Dayak Kenyah Provinsi KALTIM dan kepala adat besar Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, memenuhi panggilan polres untuk mengklarifikasi reaksi spontanitas masyarakat Tabang, terkait polemik dengan perusahaan tambang batubara di Kecamatan Tabang.

Polemik tersebut dipicu pembukaan jalan perusahaan sepanjang 100 kilometer, yang mengganggu aktivitas perkebunan masyarakat adat Tabang. Menurut kepala adat besar dayak kenyah Provinsi KALTIM, ajang gedung, dilakukan tanpa koordinasi dengan warga sejak setahun terakhir.

Baca Lainnya :

• Hadapi Curah Hujan Tinggi, PUPR Harus Membenahi Infrastruktur Penanganan Banjir
• Didatangi Kades dan Camat Loa Janan, Janji Dewan di Dapil V Dalam Musrenbang Ditagih
• Pemkab Kukar Mulai Melakukan Pendataan Untuk Vaksinasi Masyarakat Umum
• DPRD PPU Minta Pelaku UMKM Diberi Kelonggaran
• Pulihkan Ekonomi Akibat Pandemi, Pemkab PPU di 2021 Bantu UMKM Dengan Anggaran RP2,5 Miliar

Ajang gedung menyatakan, selain itu pihaknya juga tidak terima, sebab dua tokoh adat mereka atas konflik ini, dilaporkan ke pihak berwajib.

Sementara itu, Perwira Humas Polres KUKAR, IPDA Prio Nugroho, saat dikonfirmasi soal kedatangan kepala adat besar Dayak Kenyah Provinsi KALTIM, dan kepala adat besar kecamatan Tabang ke Mapolres, Kamis 18 Februari 2021, justru membantah ada laporan dari pihak perusahaan yang menyasar dua tokoh adat. Ia menerangkan, hal itu sebagai penyampaian informasi dari perusahaan.

Dan tampaknya tidak akan ada upaya hukum yang dilakukan kepolisian, tetapi hanya menerima klarifikasi dari pihak masyarakat tabang. Adapun atas masalah ini, mediasi diharapkan ditempuh secara kekeluargaan dan dilakukan dengan bantuan DPRD KUKAR.