SAMARINDA, BTV.CO.ID - Berdasarkan data jaringan advokasi tambang, Jatam Kaltim, sepanjang tahun 2020 terjadi sebanyak 38 kasus pelanggaran di sektor pertambangan. Belum lagi nyawa melayang di lubang bekas galian tambang, menelan 39 korban jiwa, antara 2011 hingga 2020, menambah catatan kelam pertambangan di Kaltim.

Melihat kondisi itu, DPRD Kaltim mencoba meningkatkan pengawasan di sektor pertambangan, melalui pansus pengawasan tambang.

Disampaikan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, wacana pansus pengawasan tambang telah bergulir sejak Juli 2020. Namun akibat kuota pansus DPRD memenuhi batas maksimal, wacana itupun ditunda, dan dibentuk pada tahun ini.

Baca Lainnya :

• Komisi Tiga DPRD Kab. Paser Berkomitmen Majukan Pertanian Daerah
• Pemkab Berau Perpanjang Pembatasan Sosial, Melihat Lonjakan Jumlah Kasus Positif Covid-19
• Pegal, Pusing Hingga Suhu Tubuh Memanas, Diyakini Efek Samping Vaksinasi Pada Umumnya
• Masyarakat Desak PT Sahabat Sawit Sejahtera, Lepaskan HGU
• RSUD AWS Tambah Ruang Isolasi, Februari Sudah Bisa Dipakai

Adapun wacana pembentukan pansus pengawasan tambang menguat, seiring diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, perihal pertambangan dan minerba. Diketahui, pengelolaan pertambangan kini tak lagi menjadi kewenangan daerah, melainkan pemerintah pusat.

Sehingga hal itu mendorong DPRD, untuk membenahi pertambangan di Kaltim, dan memastikan hak-hak pemerintah daerah tidak digadai pemerintah pusat.