KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, BTV.CO.ID - Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kabupaten Penajam Paser Utara, Khairudin, mengatakan pengangkatan tenaga harian lepas harus dilakukan satu pintu, sesuai edaran Bupati.

Bagi kepala organisasi perangkat daerah atau Dinas, yang terbukti mengangkat THL tanpa persetujuan kepala daerah, akan diberi sanksi. Mulai dari pengembalian gaji sampai dengan administrasi.

Baca Lainnya :

• Pengoperasian RS Sepaku di PPU Masih Menunggu Regulasi
• Dua Wanita Mencopet di Pasar Selasa Loa Kulu, Kukar, Satu Diantaranya Hamil Tua
• Ngotot ke PPU H+3 Lebaran, Sekitar 500 Orang Diputar Balik Karena Menolak Rapid Antigen
• RDP Komisi II DPRD Balikpapan
• POPDA XVI 2021

Khairudin menegaskan, saat ini pihaknya tengah menelusuri data 241 orang THL, dari sejumlah organisasi perangkat daerah.

Pasalnya setelah ada keputusan pemerintah untuk menaikkan gaji setara UMK, jumlah THL mulai agustus 2020 sebanyak 3.159 orang, terus mengalami peningkatan.

“Kami masih menyesuaikan data yang masuk di kami. Mulai dari segi pembayaran gaji atau pengangkatan apakah ada perbedaan. Data yang masih kita lakukan penyusuran itu ada 241 orang. Di data kami itu tidak ada menyebutkan SKPD atau OPD, tapi hanya nama sehingga masih kita telusuri.”