Scroll to top

Dugaan THL Fiktif di PPU, Kepala OPD Bisa Dijerat Sanksi
Dugaan THL Fiktif di PPU, Kepala OPD Bisa Dijerat Sanksi #
User

Dugaan THL Fiktif di PPU, Kepala OPD Bisa Dijerat Sanksi

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, BTV.CO.ID - Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kabupaten Penajam Paser Utara, Khairudin, mengatakan pengangkatan tenaga harian lepas harus dilakukan satu pintu, sesuai edaran Bupati.

 

Bagi kepala organisasi perangkat daerah atau Dinas, yang terbukti mengangkat THL tanpa persetujuan kepala daerah, akan diberi sanksi. Mulai dari pengembalian gaji sampai dengan administrasi.

Baca Lainnya :

 

Khairudin menegaskan, saat ini pihaknya tengah menelusuri data 241 orang THL, dari sejumlah organisasi perangkat daerah.

Pasalnya setelah ada keputusan pemerintah untuk menaikkan gaji setara UMK, jumlah THL mulai agustus 2020 sebanyak 3.159 orang, terus mengalami peningkatan.

 

 

“Kami masih menyesuaikan data yang masuk di kami. Mulai dari segi pembayaran gaji atau pengangkatan apakah ada perbedaan. Data yang masih kita lakukan penyusuran itu ada 241 orang. Di data kami itu tidak ada menyebutkan SKPD atau OPD, tapi hanya nama sehingga masih kita telusuri.”

Video Terkait:
TAGS: kaltim hukum

Write a Facebook Comment

Leave a Comments